Palangka Raya (PHU) --- Kementerian Agama (Kemenag) telah memulai tahapan persiapan untuk rekrutmen petugas haji 2025. Bagi yang berminat menjadi bagian dari tim petugas haji, bisa memilih formasi Petugas Haji Daerah atau PHD. Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Arsad Hidayat menjelaskan PHD adalah bagian dari tim Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang membantu melayani jemaah haji provinsi mulai dari pemberangkatan hingga kepulangan. Hal ini disampaikan Arsad saat menjadi narasumber pada kegiatan _Focus Group Discussion_ (FGD) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2024 yang digelar Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (19/11/24). "Tugas PHD itu membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan haji, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan pada kelompok terbang (kloter)," terang Arsad. Petugas Kloter, sambungnya, adalah petugas yang menyertai jemaah haji mulai dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air. Formasi ini terdiri atas ketua kloter dan pembimbing ibadah. "Sedangkan petugas non kloter atau Arab Saudi, adalah petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Formasi ini akan terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat," jelas Arsad lagi.  Lebih lanjut ia menjelaskan, PHD diusulkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota setelah kuota haji ditetapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, PHD harus bersinergi dan bekerja sama dengan petugas kloter mulai dari Tanah Air sampai di Arab Saudi. "Usulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Agama untuk diseleksi dan ditetapkan," jelas Arsad. PHD yang diusulkan juga berdasarkan seleksi yang dilaksanakan Kementerian Agama Provinsi bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. "Sama seperti petugas haji lainnya, PHD juga mendapatkan bimbingan teknis serta proses seleksinya juga dimulai dari pendaftaran hingga tes CAT," imbuhnya. Arsad menuturkan, saat ini Kementerian Agama telah membuka Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2025 tingkat daerah mulai 7 hingga 15 November 2024. "Pendaftaran petugas haji 2025 ini baru dibuka untuk tingkat daerah saja. Sementara untuk tingkat pusat akan diumumkan kemudian," ungkapnya. Seleksi petugas haji digelar guna mendapatkan petugas yang profesional dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan pelindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi sehingga dapat berlangsung secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Forum ini menghadirkan puluhan peserta dari unsur pimpinan/pengelola Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang berada di wilayah Kalteng.

Palangka Raya (PHU) -- Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar _Focus Group Discussion_ (FGD) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2024 di Hotel Aurila Palangka Raya, Selasa (19/11/2024). Hadir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Noor Fahmi. Dalam sambutannya, Noor mengungkapkan referensi standar minimal biaya perjalanan ibadah umrah sebesar Rp23 juta. Penetapan standar biaya tersebut, kata Noor, merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1021 Tahun 2023 tentang Referensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Noor menjelaskan, harga referensi tersebut menjadi patokan harga umrah bagi Pihak Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dan dalam rangka melindungi jemaah umrah dari penipuan harga murah yang tidak sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah. "Kalau mau naik dari biaya referensi silahkan, asal sesuai dengan layanan yang diberikan, namun jika ada yang memasang harga di bawah itu akan kami panggil," katanya. Dengan adanya harga referensi umrah ini, Noor berharap masyarakat Kalteng yang ingin melaksanakan ibadah umrah agar tidak lagi tertipu dengan adanya tawaran umrah murah. "Kementerian Agama selalu melakukan pemutakhiran data PPIU, karena itu pihak PPIU juga harus memastikan telah memiliki izin resmi Kemenag atau sebagai kantor cabang," tegas Noor. Noor juga menyampaikan harapannya agar PPIU dan masyarakat lebih memahami aturan-aturan yang terkait penyelenggaraan haji dan umrah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Travel-travel umrah dan haji khusus harus benar-benar melayani jemaahnya dan mengikuti regulasi yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Arab Saudi," tegasnya. Di akhir sambutannya, Noor meminta para penyelenggara travel haji dan umrah di Kalteng agar dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaah dan tidak melakukan pelanggaran pidana. “Mohon pentingkan layanan, karena jemaah menjalani ibadah, Insya Allah bisnisnya akan mengikuti. Tugas kami adalah mengawasi apakah komitmen itu dijalankan atau tidak. Kalau tidak, akan kami semprit,” tandasnya. Forum ini menghadirkan puluhan peserta dari unsur pimpinan/pengelola Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang berada di wilayah Kalteng.

Kulon Progo (PHU)-– Jemaah Haji Kulon Progo untuk keberangkatan tahun 2025 telah menyelesaikan proses pembuatan paspor. Usai menyelesaikan pembuatan paspor, proses selanjutnya adalah jemaah diarahkan untuk rekam biometrik. Proses pengumpulan informasi biometrik adalah untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang. Demikian dikatakan Kepala Kankemenag Kulon Progo, H.M. Wahib Jamil, saat memantau proses rekam biometrik jamaah haji di kantor setempat, Selasa (19/11/2024). “Agenda ini adalah proses pengumpulan informasi biometrik untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang. Jemaah haji akan berangkat ke Arab Saudi. Maka perlu untuk melengkapi dokumen administrasi. Rekam biometrik ini sebagai bagian dari proses pemvisaan bagi Jemaah haji,” ujarnya.  “Dokumen visa dan paspor adalah kelengkapan administrasi Jemaah haji. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk melindungi Jemaah haji secara administrasi,” tambahnya. Sementara Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, H. Mulyono, menyatakan bahwa proses pembuatan paspor telah selesai dilaksanakan. “Proses pembuatan paspor telah selesai minggu lalu. Dan sekarang kita berlanjut pada proses rekam biometrik menggunakan aplikasi bio visa,” ungkap Mulyono. Menurut Mulyono, Bio visa haji adalah aplikasi yang digunakan untuk merekam data biometrik Jemaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi. Aplikasi ini akan membantu pemohon untuk mengirimkan data biometriknya secara aman. Seperti: Foto paspor, Foto wajah, Foto sidik jari untuk setiap 10 jari.  “Perekaman data biometrik ini merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dulu perekaman biometrik ini dilakukan di Arab Saudi. Namun untuk mempercepat proses sekarang ini rekam biometrik dilakukan di Kankemenag Kabupaten/Kota masing-masing,” pungkas Mulyono. (abi)

Maluku Tengah (PHU)--Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, H. Taslim Tuasikal, melakukan pemantauan langsung terhadap jalannya perekaman easy paspor bagi jamaah haji tahun 1446 H/2025 M. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) yang merupakan bagian dari upaya untuk memudahkan proses administrasi haji. Perekaman easy paspor kali ini merupakan tahap kedua, setelah sebelumnya telah dilakukan perekaman pertama. Proses perekaman ini dilakukan oleh petugas Imigrasi Ambon, bekerja sama dengan Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah serta Pemerintah Daerah setempat. Menurut Tuasikal, langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Dengan adanya perekaman easy paspor di kantor Kemenag setempat, jamaah tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke Ambon untuk urusan administrasi tersebut. "Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memudahkan jamaah haji. Selain hemat waktu, biaya, dan tenaga, kami berharap kegiatan ini dapat mempercepat proses administrasi haji dan memberikan kenyamanan bagi para calon jamaah haji," kata Tuasikal. Perekaman easy paspor adalah salah satu tahap penting dalam rangka persiapan keberangkatan jamaah haji. Dengan adanya sistem ini, proses perekaman dokumen perjalanan menjadi lebih efisien dan tidak menyulitkan jamaah, yang sebagian besar tinggal jauh dari kota Ambon. Kegiatan ini juga mencerminkan kerjasama yang baik antara Kementerian Agama, Imigrasi, dan Pemerintah Daerah, guna memastikan bahwa semua jamaah haji dapat memenuhi syarat administratif tanpa harus menghadapi kesulitan logistik. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.(ST)

Sidoarjo (PHU) – Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Sajadah Wali (Sapa Jama’ah Haji dalam Waiting List) untuk tahun 1446 H / 2024 M. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada calon jama’ah haji yang masih berada dalam masa tunggu (waiting list), sekaligus sebagai ajang silaturrahim dan berbagi informasi seputar kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan haji. Kepala Seksi PHU Kemenag Sidoarjo, Khoidar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan sarana penting untuk menjaga komunikasi antara petugas dan jama’ah haji calon pemberangkatan. Selain itu, Sajadah Wali juga diharapkan menjadi wadah bagi jama’ah haji untuk mendapatkan informasi terbaru terkait persiapan haji, serta memberikan motivasi untuk mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik maupun mental, menjelang keberangkatan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Mufi Imron Rosyadi, memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas penyelenggaraan haji yang semakin baik. Ia menilai bahwa pelaksanaan haji tahun 2024 sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi akomodasi, logistik, transportasi, hingga layanan lainnya. Mufi juga menekankan pentingnya program Murur dan Tanazul yang terbukti sangat membantu kelancaran pergerakan jama’ah haji selama berada di Armuzna. Lebih lanjut, Mufi menyampaikan bahwa Sajadah Wali bukan hanya sekadar acara seremonial, namun juga menjadi langkah untuk mempersiapkan jama’ah haji secara menyeluruh. “Kami ingin memastikan bahwa jama’ah haji yang masuk dalam waiting list tidak hanya siap secara materi, tetapi juga siap dari sisi istithoah (kemampuan fisik dan mental) sebelum keberangkatan. Saat ini masih banyak waktu bagi jama’ah untuk membekali diri, baik melalui manasik haji secara mandiri melalui aplikasi Pusaka atau Haji Pintar,” tambahnya. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan para calon jama’ah haji dengan informasi yang akurat serta memberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan harapan menjelang keberangkatan mereka. Kegiatan Sajadah Wali diharapkan bisa menjadi titik awal dalam rangka menciptakan jama’ah haji yang lebih siap, lebih baik, dan lebih berdaya.

Maluku Tengah (PHU)--Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Maluku Tengah, H. Taslim Tuasikal S.Ag, bersama dengan Plt. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kasi PHU), Zulkarnaen A. Subandi S.Sos, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Maluku Tengah, H. La Abani S.Sos, M.M.P., di Kantor Kemenag Maluku Tengah pada Rabu, 13 November 2024. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas mengenai koordinasi yang lebih intensif terkait pelaksanaan pelayanan Easy Paspor bagi calon jemaah haji di Kabupaten Maluku Tengah. Program Easy Paspor ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan paspor haji bagi masyarakat, sehingga calon jemaah dapat lebih mudah melaksanakan ibadah haji. H. Taslim Tuasikal S.Ag menyampaikan bahwa kolaborasi antara Kemenag dan Bagian Kesra sangat penting untuk memastikan bahwa layanan administrasi, khususnya yang terkait dengan pembuatan paspor, dapat berjalan dengan lancar dan efisien. "Melalui program Easy Paspor ini, kami berharap proses pengurusan paspor bagi jemaah haji semakin dipermudah. Kami juga sangat mendukung koordinasi yang lebih baik antara Kemenag, Bagian Kesra, dan instansi terkait lainnya untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berangkat haji," ungkap H. Taslim. Senada dengan itu, Zulkarnaen A. Subandi S.Sos, yang juga mendampingi Kepala Kemenag, menambahkan bahwa pelayanan jemaah haji akan lebih cepat jika ada koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. "Kami siap mendukung penuh kelancaran proses ini, termasuk menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada calon jemaah haji mengenai prosedur Easy Paspor," kata Zulkarnaen. Kunjungan silaturahmi ini juga menjadi kesempatan bagi H. La Abani S.Sos, M.M.P., untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai peran Bagian Kesra dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan sosial masyarakat, termasuk dalam hal ini kebutuhan administrasi bagi calon haji. "Kami siap memberikan dukungan penuh agar pelayanan kepada calon jemaah haji bisa berjalan dengan lancar. Melalui koordinasi yang baik ini, kami berharap jemaah haji bisa memenuhi persyaratan administrasi tanpa hambatan," ujarnya. Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk terus meningkatkan komunikasi antara Kemenag, Bagian Kesra, dan pihak-pihak terkait lainnya guna memastikan proses pelayanan haji di Kabupaten Maluku Tengah berjalan lebih cepat dan efisien, serta membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk berangkat haji.(aw)

Buru (PHU)-Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru berhasil menyelenggarakan kegiatan perekaman biometrik bagi 69 Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Buru untuk keberangkatan haji tahun 1446 H/2025 M. Kecamatan Namlea Rabu, (13/11/2024) Kegiatan ini berlangsung pada Selasa hingga Rabu, 12-13 November 2024, di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Buru. Pelaksanaan perekaman biometrik ini berjalan lancar berkat dukungan Tim Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon yang terdiri dari Abdul Rifaldi Charles (JFU), Bryan Early Joseph (JFT Pemeriksa Keimigrasian Pemula), dan Agil Fachroji Tamher (JFT Pemeriksa Keimigrasian Pemula) yang hadir langsung di Kabupaten Buru untuk memastikan proses ini sesuai standar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tahunan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang bertujuan memenuhi persyaratan wajib bagi para CJH. Dalam wawancara terpisah, Plt. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Padli Lauselang, S.Ag., menjelaskan bahwa 69 jemaah tersebut terdiri dari 31 laki-laki dan 38 perempuan. Ia juga menambahkan bahwa perekaman biometrik dilakukan tidak hanya untuk calon jemaah yang masuk dalam kuota reguler, tetapi juga untuk jemaah dalam daftar tunggu agar dapat memenuhi persyaratan sejak awal. Padli Lauselang menjelaskan, "Setiap tahun kami melakukan perekaman biometrik dan pembuatan paspor bagi seluruh calon jemaah haji, termasuk jemaah yang berada dalam daftar tunggu. Dengan demikian, mereka yang berpotensi berangkat tahun depan sudah memiliki dokumen lengkap," Ia menegaskan bahwa Kabupaten Buru siap melayani calon jemaah yang berpotensi mendapatkan kuota tambahan, dengan memastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sejak awal. "Dengan kesiapan dokumen ini, calon jemaah yang masuk dalam kuota tambahan dapat langsung berangkat karena semua persyaratan telah terpenuhi. Mereka juga terus aktif mengikuti bimbingan manasik haji," Tambahnya Perekaman biometrik ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses keberangkatan jemaah haji Kabupaten Buru, sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga para calon jemaah dapat menjalani ibadah haji dengan aman dan nyaman.

Jembrana (PHU)--Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana melalui Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), H. Muslihin, bersama staf, mulai menerima kelengkapan berkas jemaah haji tahun 2025. Proses ini berlangsung di Aula Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Jembrana, sebagai langkah awal persiapan pembuatan paspor bagi para calon jemaah haji. H. Muslihin menegaskan bahwa pengumpulan dokumen menjadi tahap krusial dalam persiapan keberangkatan ibadah haji. “Kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Lahir, dan Ijazah adalah persyaratan utama dalam pengurusan paspor. Proses ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak ada kendala administrasi di kemudian hari,” ujar beliau. Seluruh berkas yang diterima akan melalui proses verifikasi oleh staf PHU untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data. Setelah itu, Kemenag Jembrana akan berkoordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi untuk memulai pembuatan paspor. Dirinya juga mengimbau para calon jemaah haji yang belum melengkapi berkas agar segera menyelesaikannya. “Kami harap jemaah terus memantau informasi terbaru terkait persiapan haji dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar proses administrasi berjalan lancar tanpa hambatan,” tambahnya. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, Kemenag Kabupaten Jembrana terus berupaya mempersiapkan segala kebutuhan administratif dan teknis secara optimal. “Persiapan yang matang ini kami harapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” tandasnya.

Tual (PHU) - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, H. Echan Rumaf didampingi Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, M. Yahya Rahanyamtel, SE lakukan Bimbingan Manasik (BIMSIK) Haji Sepanjang Tahun kepada jemaah’ah Haji (JCH) Kota Tual Musim Hani 1446 H 2025 M, Kamis (14/11/2024). Pada kesempatan tersebut, Echan Rumaf berpesan bahwa Bimsik merupakan kegiatan penting yang harus diikuti secara teratur oleh setip JCH yang ada. Bimsik sendiri ialah sarana dalam pemberkalan JCH dengan pengetahun, pengalaman dan praktik dasar Ibadah Haji dengan tujuan agar JCH siap dan percaya diri dalam menjalankan ibadah haji secara lancar dan maksimal,” kata Rumaf. Lebih lanjut, selaku Kakan Kemenag, Echan Rumaf juga menambahkan agar mulai saat ini para JCH mempersiapkan diri sehingga benar-benar siap untuk menjalankan Ibadah Haji di Tahun depan,” Ungkapnya. Diakhir Bimsik tersebut, Echan Rumaf kembali menegaskan agar 3 aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap JCH antara lain yaitu Aspek Spritual Sosial, Aspek fisik dan Aspek Ibadah,” Tegas Rumaf. “Jika ketiga aspek tersebut para JCH dapat lakukan maka selanjutnya, luruskan niat, perbaiki diri, tidak mudah mencela orang, selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan maupun sesama serta jangan lupa perbanyak Sholat, membaca Al-Quran dan Berzikir,” Tutup Rumaf. (Jorgen).

Pontianak (PHU)--- Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI, Faisal Ali Hasyim, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kalimantan Barat Muhajirin Yanis, melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Asrama Haji Pontianak pada Rabu (13/11/2024). Dalam kunjungan ini, Faisal memastikan pembangunan asrama tersebut telah selesai 100% dan siap digunakan untuk musim haji mendatang. Pembangunan asrama haji ini dilaksanakan melalui dana dari program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2024 dan bertujuan meningkatkan pelayanan jemaah haji di Kalimantan Barat. “Kami harap dengan selesainya pembangunan Asrama Haji Pontianak ini, jemaah tidak lagi perlu menginap di hotel dan bisa memanfaatkan fasilitas asrama yang pemerintah sediakan,” ujar Faisal. Selama berada di asrama, jemaah akan mendapatkan bimbingan serta pemantapan manasik haji, sehingga diharapkan akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan para jemaah dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya. Selain berfokus pada fasilitas penginapan, pembangunan Asrama Haji Pontianak juga bertujuan untuk memberikan simulasi manasik haji yang lebih realistis. Rencananya, Kemenag akan melengkapi asrama ini dengan miniatur Ka’bah dan area untuk latihan melontar jumrah, guna memberi gambaran nyata tentang prosesi ibadah haji. Dengan adanya fasilitas tersebut, jemaah diharapkan dapat lebih siap dalam menjalankan ibadah haji dan umrah dengan tata cara yang baik dan benar. Selama pemantauan, Faisal menyoroti pentingnya perawatan fasilitas agar tetap terjaga kualitasnya. Ia menyarankan agar asrama juga bisa difungsikan di luar musim haji, misalnya untuk kegiatan pelatihan dan akomodasi lain yang relevan. Dengan demikian, pemasukan tambahan dari penyewaan asrama ini dapat mendukung biaya operasional serta pemeliharaan fasilitas, sekaligus memberikan peluang untuk penyempurnaan sarana yang belum selesai. “Saya sampaikan kepada Kakanwil dan Kabid Haji agar sarana yang sudah dibangun dipelihara dengan baik. Fasilitas asrama bisa dikelola secara maksimal untuk berbagai kegiatan di luar musim haji agar dapat menutupi biaya operasional dan terus ditingkatkan pelayanannya,” tambah Faisal. Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga menekankan komitmen Kemenag terhadap rekrutmen petugas haji yang transparan dan akuntabel. Kakanwil dan Kabid Haji telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mereka dalam proses rekrutmen yang sesuai aturan dan regulasi. “Semua Kanwil sudah menandatangani Pakta Integritas untuk menjamin seleksi petugas haji berjalan transparan. Jika ada pelanggaran, kami persilakan untuk melaporkan langsung ke Inspektorat Jenderal agar bisa segera ditindaklanjuti,” tegas Faisal. Kunjungan ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat penting lainnya, seperti Rektor IAIN Pontianak, Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak, Ketua STAKat Pontianak, serta sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap pembangunan Asrama Haji Pontianak yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi masyarakat Kalimantan Barat. Dengan adanya Asrama Haji ini, Kementerian Agama RI berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada jemaah haji dan mengoptimalkan kesiapan jemaah dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.