Menandai awal pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyapa langsung para jemaah haji di Hall Musdalifah pada Jumat (2/5) pukul 00.45 WIB. Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf berharap para jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan mendapat haji mabrur. Yang menarik dalam pelepasan pemberangkatan dini hari tadi adalah ketika Kepala BP Haji, Gus Irfan membimbing jama'ah membaca Talbiyah bersama mewarnai keharuan jama'ah menunaikan ibadah haji dan mendoakan haji yang mabrur. "Teriring doa dari kami di sini, semoga Bapak/Ibu tiba di tanah suci dengan selamat," ujar pria asal Jombang ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar melaporkan ada sejumlah total 1.140 jemaah dari tiga kloter yang telah masuk asrama haji. Ia juga menyebutkan Embarkasi Surabaya terdiri dari 97 kloter dengan masa operasional pemberangkatan dimulai pada 1 Mei hingga 31 Mei.

Ternate (BP Haji) - Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, KH. Mochamad Irfan Yusuf, menyerukan pentingnya penerapan konsep Tri Sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Aula Raudha, Asrama Haji Transit Ternate, Maluku Utara, pada Ahad (27/04/2025). Dalam arahannya kepada para calon jemaah haji (CJH) dan pejabat Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Gus Irfan, sapaan akrabnya, menekankan tiga aspek utama Tri Sukses, yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban-keadaban. Tri Sukses harus menjadi ruh dalam setiap layanan haji yang kita berikan, tegasnya. Gus Irfan menjelaskan, sukses ritual berfokus pada pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah dengan sah, sehat, dan sempurna. Sukses ekosistem ekonomi diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal, menciptakan dampak positif bagi perekonomian daerah. Adapun sukses peradaban-keadaban bertujuan membangun karakter jamaah yang santun, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memperkuat pelayanan haji melalui transformasi layanan. Yang mana, menurut Gus Irfan hal ini membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan beradab.

Makassar (BPH) --- Kementerian Agama resmi melantik 23 orang Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar Tahun 1446H/2025M di Aula Wisma Shafa, Asrama Haji Makassar, Jum'at (25/4/2025) yang dirangkaikan dengan kegiatan meal test atau uji coba menu katering bagi jemaah haji selama penerbangan. PPIH Embarkasi Makassar (UPG) dilantik oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI Akhmad Fauzin mewakili Dirjen Penyelenggaran Haji Dan Umrah Kemenag RI, disaksikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch. Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan. Dalam penilaian tes makanan (meal tes), Gus Irfan menyempatkan diri melihat langsung beragam menu makanan yang disiapkan oleh maskapai Garuda Indonesia selaku penyedia layanan. Menu yang ditampilkan mencakup makanan utama hingga camilan pendamping, yang nantinya akan dikonsumsi oleh ribuan jemaah haji dari Embarkasi Makassar. “Meal test ini sangat penting. Saya titip kepada pihak katering, terutama terkait menu untuk jemaah haji lansia. Mulai dari bubur, vitamin, mineral, hingga karbohidrat harus diperhatikan. Makanan harus mudah dicerna, memberi energi, dan tidak cepat basi karena jumlah jemaah yang dilayani sangat banyak,” kata Gus Irfan. Dia menekankan asupan makanan selama perjalanan haji berperan penting dalam menjaga kesehatan jemaah. Oleh karena itu, selain kualitas dan kandungan gizi, keamanan makanan juga menjadi perhatian utama. Gus Irfan juga memastikan makanan yang disiapkan telah tersertifikasi halal, dan cocok dengan selera mayoritas jemaah asal Indonesia. “InsyaAllah makanannya sesuai dengan selera orang Indonesia. Semuanya aman dan halal,” tegas dia Sebanyak 15.546 jemaah haji akan diberangkatkan dengan 41 kloter melalui Embarkasi Makassar yang berasal dari 8 Provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. *Humas BP Haji*

Gowa (BPH) – Sebanyak 599 calon jemaah haji (CJH) dari Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, mengikuti Bimbingan Manasik Haji Tahap Tahun 1446H/2025M yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gowa, di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa, Jum'at (25/04/2025). Kegiatan ini menjadi momentum bagi para calon tamu Allah untuk memantapkan persiapan diri, baik dari segi pemahaman tata cara ibadah maupun kesiapan spiritual dan sosial menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Manasik Haji Kabupaten Gowa di Hadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji, Moch. Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Harun Al Rasyid, Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Arfi Hatim, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Yafid, Bupati Kabupaten Gowa Husniah Talenrang. Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Moch. Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan menyampaikan visi strategis BP Haji melalui konsep Tri Sukses Penyelengaraan Haji dan Umrah. "Ketiga pilar tersebut meliputi sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi dan sukses peradaban dan keadadaban," sebutnya. Tri sukses haji yang pertama yaitu keberhasilan ritual, yang memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, khusyuk, dan penuh kedamaian. Yang kedua keberhasilan ekosistem ekonomi, yang mengoptimalkan potensi haji dan umrah dalam mendukung UMKM halal, industri logistik, layanan keuangan syariah, serta teknologi pelayanan. Yang ketiga, keberhasilan peradaban dan keadaban, dengan membentuk jamaah sebagai duta Islam yang menampilkan karakter bersih, tertib, toleran, dan moderat.

Jakarta, 19 April 2025 — Pembukaan Manasik Haji Nasional 1446 Hijriah yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (19/4), berlangsung khidmat. Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Agama dan BP Haji. Dalam sambutannya, Dahnil menyampaikan pesan penting kepada para jemaah untuk mempersiapkan diri secara optimal menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin demi menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, aman, dan nyaman. Selain itu, Dahnil juga menyoroti peran BP Haji dalam penyelenggaraan haji tahun ini sebagai bentuk dukungan dan pengawasan yang akan menjadi bekal untuk pelaksanaan haji di masa mendatang. "Tahun ini kami masih belajar banyak dari Kementerian Agama. Namun, mulai tahun 2026, penyelenggaraan haji akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP Haji," jelasnya. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas asistensi yang diberikan dalam pendirian BP Haji, baik dari pusat hingga ke daerah. Menurutnya, ini adalah fondasi penting menuju penyelenggaraan haji yang lebih baik dan profesional. "Harapan kami, penyelenggaraan haji oleh BP Haji ke depan harus lebih unggul, lebih amanah, dan lebih berpihak kepada kepentingan jemaah. Penyelenggaraan tahun ini adalah langkah awal, dan semoga menjadi standar terbaik bagi masa depan," tegasnya. Lebih jauh, Dahnil menyampaikan bahwa Presiden RI membentuk BP Haji bukan hanya untuk mengelola ibadah secara administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa haji tidak berhenti pada simbolisasi ritual belaka. Berdasarkan arahan tersebut, BP Haji merumuskan tiga pilar sukses penyelenggaraan haji: *Sukses Ritual* Haji yang sesuai syariat, efisien, aman, nyaman, dan bersih dari rente, korupsi, serta pungli. “Presiden menegaskan, jangan sampai ibadah haji dinodai oleh praktik manipulatif apa pun. Kami mendukung penuh sikap tegas Menteri Agama dalam menjaga integritas penyelenggara,” ujar Dahnil. *Sukses Ekosistem Ekonomi Haji* Haji harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan efek berganda (multiplier effect) yang nyata. "Presiden menyebut, saya dan Gus Irfan harus jadi simbol kebangkitan haji Indonesia, yang berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat," tambahnya. *Sukses Peradaban dan Keadaban* Ibadah haji harus melahirkan pribadi dan masyarakat yang lebih beradab, cinta tanah air, dan menjaga ukhuwah islamiyah, insaniyah, serta wathaniyah. "Kita berharap muncul para haji yang membawa semangat kebangsaan, sebagaimana yang pernah dilakukan para tokoh bangsa seperti HOS Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hasyim Asy’ari,” ujarnya. Dahnil mengakhiri sambutannya dengan mengajak para jemaah untuk menjaga dan merawat kemabruran haji. “Kemabruran yang utuh adalah kemabruran yang menghasilkan kesalehan pribadi, kesalehan sosial, dan kesalehan kebangsaan. Inilah wajah haji Indonesia ke depan,” pungkasnya. Sebagai catatan, Manasik Haji Nasional 1446 H ini berhasil mencatatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kegiatan manasik haji dengan jumlah peserta terbanyak secara hybrid, yakni diikuti oleh lebih dari 100.000 jemaah haji dari seluruh Indonesia yang terhubung secara daring dan luring serentak. *HUMAS BP HAJI*

Jeddah (BP Haji)—Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi mengahdiri pertemuan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi membahas persiapan haji 1446H/2025M. Pertemuan yang juga dihadiri Ketua Komisi VIiI dan jajaran, Dirjen PHU Kemenag, pihak Syarikah dan KBRI tersebut berlansung di Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah. Pada penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama jajarannya menghadiri Forum Umrah dan Ziarah edisi ketiga yang berlangsung di Madinah. Forum akbar yang dibuka langsung di bawah naungan Yang Mulia Pangeran Salman bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud, Gubernur Wilayah Madinah, ini menjadi wadah penting bagi ribuan pelaku industri umrah dan ziarah dari seluruh dunia. Kehadiran Kepala Badan Penyelenggara Haji dan delegasi Indonesia di forum yang berlangsung pada 14-16 April 2025 ini memiliki arti strategis. Mochamad Irfan Yusuf dijadwalkan untuk mengikuti berbagai sesi diskusi dan pameran yang menampilkan perkembangan terkini dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan ziarah. Salah satu fokus utama kehadiran Kepala Badan Penyelenggara Haji adalah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai proses dan regulasi terbaru yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi terkait umrah dan ziarah. Pemahaman mendalam terhadap kebijakan terkini ini dianggap krusial untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha travel perjalanan ibadah. "Kehadiran kami di forum ini sangat penting untuk memahami secara komprehensif arah kebijakan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi," ujar Mochamad Irfan Yusuf jelang keberangkatan ke Arab Saudi di Bandara Soeta, Tangerang (10/4/2025). "Informasi ini akan menjadi bekal berharga bagi kami untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memfasilitasi ibadah umrah dan ziarah bagi masyarakat Indonesia, serta memberikan kepastian dan panduan yang jelas bagi para penyelenggara perjalanan ibadah," sambungnya.  Forum Umrah dan Ziarah ini mempertemukan lebih dari 4.000 perusahaan dan dihadiri oleh perwakilan dari lebih 116 negara, dengan perkiraan jumlah peserta melebihi 30.000 orang. Diharapkan, forum ini akan menghasilkan ribuan kesepakatan kerja sama antara perusahaan umrah Saudi dan perusahaan pariwisata internasional. "Partisipasi aktif Badan Penyelenggara Haji Mochamad dan delegasi Indonesia diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan ziarah, serta memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia di masa mendatang. Informasi penting yang diperoleh selama forum ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait di Indonesia," tandas Irfan Yusuf. (Rd) Humas BP Haji

Jakarta (BP Haji)---Wakil Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyampaikan apresiasi atas kebijakan terbaru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan sementara penerbitan visa kunjungan, termasuk visa umrah, bisnis, dan keluarga, bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 13 April 2025 hingga setelah puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya Pemerintah Arab Saudi dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan haji, meningkatkan aspek keamanan, serta memastikan kapasitas layanan tetap optimal dan sesuai regulasi. Penangguhan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa non haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan. Wakil Kepala BP Haji, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, mengapresiasi langkah strategis tersebut dan menilai kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola haji yang berkualitas sebagaimana menjadi komitmen BP Haji. “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat. Ini sejalan dengan masukan BP Haji yang kami sampaikan secara langsung dalam kunjungan diplomatik dengan menteri dan wakil menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada Desember tahun lalu,” ujar Dahnil. “Kami menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan Efisiensi operasional, Keamanan jemaah, dan Kenyamanan beribadah. Prinsip EMAN yang diusung BP Haji menjadi bagian dari arus pemikiran bersama demi pelayanan terbaik bagi seluruh tamu Allah dari berbagai penjuru dunia,” tambahnya. Di dalam negeri, Dahnil juga menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terkait kerjasama dalam Pengawasan terhadap jemaah haji ilegal yang menggunakan visa selain Visa haji Resmi. Penangguhan visa ini mencakup negara-negara seperti India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Indonesia, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya. Warga negara dari daftar tersebut yang telah mengantongi visa yang masih berlaku tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025, dan diminta untuk keluar dari wilayah Kerajaan paling lambat tanggal 29 April 2025. BP Haji mengimbau kepada seluruh calon jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah haji. *Humas BP Haji*

Yogyakarta (BP Haji)—Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI KH Mochamad Irfan Yusuf berharap ormas - ormas Islam di Indonesia dapat melahirkan fatwa yang revolusioner bagi kemaslahatan jemaah haji Indonesia. Harapan ini disampaikan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari dalam gelaran Seminar/Halaqah Nasional tentang Pengelolaan Dam Haji dalam Perspektif Maqasid al-Syariah di Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Selasa 11 Maret 2025. Dalam RDP tersebut Kepala BP Haji menyampaikan masukan terkait Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan BPKH dalam optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang berkelanjutan, Efisien dan Efektif dalam penyusunan RUU Perubahan atas UU No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Ada dua usulan yang disampaikan Kepala BP Haji, pertama, Presiden pernah memberikan instruksi untuk menggabungkan BPKH dengan BP Haji. Pembentukan BP Haji didasarkan pada spesialisasi dan efisiensi. Dalam konteks penyelenggaraan haji, lanjut Gus Irfan panggilan akrabnya spesialisasi diartikan bahwa BP Haji menjadi otoritas tunggal seluruh aspek penyelenggaraan haji, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan haji. Sedangkan efisiensi dicapai ketika pengelolaan keuangan haji berada di dalam satu lembaga penyelenggaraan haji, karena akan ada penyederhanaan proses (debirokratisasi) dan meminimalisir penggunaan biaya operasional yang berasal dari dana haji. "Saat ini, kami nilai biaya operasional BPKH cukup tinggi. Dengan memasukkannya ke dalam BP Haji, biaya operasional dari dana haji dapat diturunkan.dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya," kata Gus Irfan. Kedua, terang Gus Irfan BPKH menjadi lembaga sendiri. Tetapi untuk mendukung proses penyelenggaraan haji, BPKH berada dibawah koordinasi BP Haji dan diperlukan fungsi koordinasi yang kuat dengan BP Haji, sehingga tidak lagi dijumpai birokrasi yang rumit. Dikatakan Gus Irfan, kerumitan birokrasi juga timbul karena terlalu banyaknya pimpinan dan pengawas dalam BPKH, sehingga diperlukan struktur organissasi yang lebih sederhana di BPKH "Pertimbangan lain adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan haji dimana saat ini portofolio investasi yang dikelola oleh BPKH masih sama dengan yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian agama dan persentase nilai manfaat cenderung sama dengan saat dikelola oleh Kementerian Agama," tandas Gus Irfan. "Kami mengharapkan apa yang kami sampaikan menjadi masukan dalam pengelolaan keuangan haji dimasa mendatang. Bagi kami terpenting, apa pun bentuk kelembagaannya nanti, apakah tetap seperti saat ini atau bergabung dengan lembaga otoritas perhajian, yang terpenting adalah meneruskan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar uang jamaah terjaga dengan baik, bebas dari praktik korupsi, manipulasi dan tujuan rente lainnya, serta bermamfaat bagi kepentingan perhajian Indonesia, " tutup Gus Irfan. Ikut hadir dalam rapat, Dirjen PHU Kemenag RI, Kepala BPKH dan jajaran serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPANRB. Humas BP Haji