Estimasi Keberangkatan

Perkiraan keberangkatan dapat berubah sesuai perubahan kuota provinsi/kabupaten/kota/haji khusus dan perubahan regulasi dan hanya dihitung untuk jemaah yang belum batal atau belum berangkat

Estimasi
Daftar Tunggu
Pembatalan
PIHK
PPIU
Status Kesehatan

BP Haji dan DPR Bahas Optimalisasi Keuangan Haji yang Berkelanjutan, Efisien dan Efektif

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Selasa 11 Maret 2025. Dalam RDP tersebut Kepala BP Haji menyampaikan masukan terkait Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan BPKH dalam optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang berkelanjutan, Efisien dan Efektif dalam penyusunan RUU Perubahan atas UU No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Ada dua usulan yang disampaikan Kepala BP Haji, pertama, Presiden pernah memberikan instruksi untuk menggabungkan BPKH dengan BP Haji. Pembentukan BP Haji didasarkan pada spesialisasi dan efisiensi. Dalam konteks penyelenggaraan haji, lanjut Gus Irfan panggilan akrabnya spesialisasi diartikan bahwa BP Haji menjadi otoritas tunggal seluruh aspek penyelenggaraan haji, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan haji. Sedangkan efisiensi dicapai ketika pengelolaan keuangan haji berada di dalam satu lembaga penyelenggaraan haji, karena akan ada penyederhanaan proses (debirokratisasi) dan meminimalisir penggunaan biaya operasional yang berasal dari dana haji. "Saat ini, kami nilai biaya operasional BPKH cukup tinggi. Dengan memasukkannya ke dalam BP Haji, biaya operasional dari dana haji dapat diturunkan.dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya," kata Gus Irfan. Kedua, terang Gus Irfan BPKH menjadi lembaga sendiri. Tetapi untuk mendukung proses penyelenggaraan haji, BPKH berada dibawah koordinasi BP Haji dan diperlukan fungsi koordinasi yang kuat dengan BP Haji, sehingga tidak lagi dijumpai birokrasi yang rumit. Dikatakan Gus Irfan, kerumitan birokrasi juga timbul karena terlalu banyaknya pimpinan dan pengawas dalam BPKH, sehingga diperlukan struktur organissasi yang lebih sederhana di BPKH "Pertimbangan lain adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan haji dimana saat ini portofolio investasi yang dikelola oleh BPKH masih sama dengan yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian agama dan persentase nilai manfaat cenderung sama dengan saat dikelola oleh Kementerian Agama," tandas Gus Irfan. "Kami mengharapkan apa yang kami sampaikan menjadi masukan dalam pengelolaan keuangan haji dimasa mendatang. Bagi kami terpenting, apa pun bentuk kelembagaannya nanti, apakah tetap seperti saat ini atau bergabung dengan lembaga otoritas perhajian, yang terpenting adalah meneruskan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar uang jamaah terjaga dengan baik, bebas dari praktik korupsi, manipulasi dan tujuan rente lainnya, serta bermamfaat bagi kepentingan perhajian Indonesia, " tutup Gus Irfan. Ikut hadir dalam rapat, Dirjen PHU Kemenag RI, Kepala BPKH dan jajaran serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPANRB. Humas BP Haji
10 hari yang lalu

PP Muhammadiyah Dukung Penuh BP Haji RI, Menjadi Tonggak Baru Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik

Ciputat (BPH)--Jajaran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia melakukan kunjungan silaturahmi ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan dukungan revisi UU No 8 Tahun 2019. Pertemuan Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf dengan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta Ciputat, Tangerang Selatan pada Kamis (6/3/2025) malam. Silaturahmi Kepala BP Haji didampinggi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak beserta jajaran disambut langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir. “Kami datang ke Muhammadiyah untuk meminta nasihat dan dukungan. Haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab besar dunia dan akhirat. Dengan kolaborasi ini, kami berharap penyelenggaraan haji dapat lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia,” kata Gus Irfan panggilan akarabnya. Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik komitmen BP Haji RI dan menegaskan pentingnya pengelolaan haji yang matang, mengingat kompleksitasnya yang mencakup aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik. “Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan,” ujarnya. Haedar juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya perputaran dana dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi politik, ia menyoroti bahwa penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional. Selain itu, Haedar menegaskan bahwa di balik semua itu, cita-cita teologis terbesar umat Islam di mana pun adalah berhaji. Oleh karena itu, penyelenggaraan haji harus dikelola dengan sistem yang baik dan tidak bisa dilakukan secara instan. “Dalam konteks ini, BP Haji RI memperoleh harapan lebih besar untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, termasuk mengurai antrean panjang jemaah haji yang semakin meningkat, khususnya dengan mayoritas calon jemaah berusia 50 tahun ke atas,” tambahnya. Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan haji, dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme. “BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta Visi Tri Sukses: Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, dan Sukses Peradaban,” jelasnya. Dalam pertemuan ini, juga dibahas dukungan Muhammadiyah terhadap revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, agar BP Haji RI dapat Optimal menjalankan tugasnya secara penuh sesuai mandat Presiden. Selain itu, dibahas wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi, demi optimalisasi manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat di Tanah Air. Diakhir Haedar kembali menegaskan bahwa Muhammadiyah siap mendukung dan mendoakan BP Haji RI agar menjadi tonggak baru dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia, dengan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi umat. Fotografer : Romadanyl Humas BP Haji
15 hari yang lalu

Gus Irfan: BP Haji Siap Transformasi Menjadi Kementerian Haji dan Umrah

Jakarta (BP Haji)--Dukungan transformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia menjadi Kementerian Haji dan Umrah terus bergulir di tengah revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah oleh DPR RI. Setelah Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) dan asosiasi travel haji dan umrah memberikan dukungan agar BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, dukungan penuh juga diberikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada lembaga baru yang dibentuk Presiden Prabowo ini. Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan dukungan dari ormas, dan partai politik terkait tranformasi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah merupakan energi positif bagi Badan Penyelenggara Haji. Gus Irfan panggilan akrabnya menegaskan pihaknya siap bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah pada tahun 2026. “Insya Allah kami siap menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 2026. Transformasi ini tentunya akan meningkatkan peran kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Jemaah haji Indonesia sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Gus Irfan dalam acara Diskusi Publik Revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (19/02/2025) Hadir mendampinggi Gus Irfan dalam diskusi publik, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjutak dan Tenaga Ahli BP Haji. Gus Irfan menambahkan transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar perubahan nama melainkan memiliki dampak dan rentang tanggung jawab yang cukup luas “Transfromasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan memiliki dampak yang cukup luas bagi kami dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah haji sesuai Amanah Prisiden Prabowo,” tandas Gus Irfan. “Untuk tahun 2025 ini penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Ditjen PHU. Dalam Perperes 154 Tahun 2024, BP Haji dan Ditjen PHU akan bersinergi dalam menyukseskan haji 1446H/2025M. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, BP Haji akan menjadi otoritas tunggal,” tandas Gus Irfan. Humas BP Haji
21 Februari 2025

DPR Setujui Efisiensi Anggaran BP Haji Rp71 Miliar

Jakarta (BP Haji)--Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia sebesar Rp. 71.112.886.000. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Rapat Kerja yang digelar di komplek parlemen senayan, Jakarta. "Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran rekonstruksi tahun 2025 Badan Penyelenggara Haji sebesar Rp.71.112.886.000, yang semula Pagu Awal sebesar Rp179.739.976.000,-. Sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 menjadi sebesar Rp108.627.090.000-," kata Marwan Dasopang, Kamis (13/2/2025). Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan efisiensi anggaran ini dilakukan berdasarkan surat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. "Besaran anggaran rekonstruksi efisiensi TA 2025 Badan Penyelenggara Haji berdasarkan berita acara rapat koordinasi antara BP Haji dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 12 Februari 2025, terjadi restrukturisasi anggaran Badan Penyelenggara Haji yang semula Rp85.900.000.000,00 menjadi Rp71.112.886.000,00. Sehingga anggaran pasca restrukturisasi efisiensi menjadi sebesar Rp108.627.090.000,00, " kata Irfan Yusuf. Irfan Yusuf menambahkan anggaran BP Haji tersebut dibagi dalam dua komponen yakni program KULKB sebesar Rp50.000.000.000,00 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp58.627.090.000,00. "Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI Yang Terhormat, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi ikhtiar kita semua dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandas Irfan Yusuf. Fotografer : Romadanyl Humas BP Haji
13 Februari 2025

Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, BP Haji Dukung Terwujudnya Kenyamanan Jemaah

Jakarta (BP Haji)---Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan Nilai Manfaat telah terbit. Keppres Nomor 6 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo pada Rabu, 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU). Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut: - a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00 - b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00 - c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331. 751,00 - d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00 - e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00 - f. Embarkasi Jakarta sebesar (Pondok Gede dan bekasi) Rp58.875. 751,00 - g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00 - h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00 - i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00 - j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00 - k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00 - l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00 - m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875. 751,00 Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34; Besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup (living cost). Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menyambut baik terbitnya Keppres Nomor 6 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan Nilai Manfaat. "Alhamdulillah Keppres biaya haji 2025 sudah terbit. BP Haji mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025 dan terwujudnya kenyamanan bagi jemaah haji." kata Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (12/02/2025). Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia 1446H/2025M sebanyak 221.000 jemaah. Humas BP Haji
13 Februari 2025

Perkuat Kelembagaan, Kepala BP Haji Audiensi dengan Menteri PANRB

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf didampinggi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam audiensi ini Kepala BP Haji disambut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan jajaran di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/02/2025). Pertemuan Kepala BP Haji dengan Menteri PANRB ini membahas terkait penguatan kelembagaan di BP Haji. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati. ![pan-4.jpg](https://haji.go.id/v5/storage/strapi-cms-landing-page/cms/pan_4_b25e9eb49b.jpg) "Silaturahmi dan audiensi kami hari ini dalam rangka koordinasi dengan KemenPANRB terkait agenda penguatan kelembagaan di Badan Penyelenggara Haji," kata Irfan Yusuf dalam pertemuan dengan MenPANRB Rini Widyantini. Irfan Yusuf menegaskan bahwa BP Haji, sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto, akan berperan penuh sebagai regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Air. "Kami berkomitmen untuk memastikan BP Haji menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga penyelenggaraan haji lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan bagi jemaah," sambung Irfan Tampak hadir Kepala Biro Keuangan dan Umum BP Haji Slamet, Kepala Pusat Data dan Informasi BP Haji Hasan Afandi, Kepala Biro Hukum dan SDM BP Haji Tuti Rianingrum dan Tenaga Ahli BP Haji. Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya institusionalisasi BP Haji dalam mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025. Ia juga menyoroti konsep One Stop Service yang diusung BP Haji, sesuai arahan Presiden RI, agar seluruh layanan haji terintegrasi dalam satu sistem yang lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat. Menteri PANRB Rini Widyantini menyambut baik konsep tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan BP Haji. Ia juga menekankan bahwa sistem One Stop Service akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan haji dan memastikan bahwa seluruh proses berada di bawah satu koordinasi yang jelas. Selain itu, Menpan RB juga menyatakan dukungannya terhadap proses revisi Undang-Undang Haji guna memperkuat regulasi dan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara BP Haji dan Kemenpan RB, diharapkan penguatan kelembagaan BP Haji dapat terwujud dan Optimal, sehingga mampu memberikan pelayanan haji yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah. Fotografer : Romadanyl Humas BP Haji
11 Februari 2025

BP Haji Dukung DAMRI Tingkatkan Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dan Umrah di Arab Saudi

Jakarta (BP Haji)--Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI mendukung rencana bisnis transportasi DAMRI untuk jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi Dukungan ini disampaikan Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf saat menerima audiensi Direktur Utama DAMRI Setia N.Milatia dan jajaran di Ruang Rapat BP Haji, Jalan MH Thamrin Jakarta, Senin (10/2/2025). "DAMRI merupakan satu dari 7 BUMN yang diinstruksikan Presiden Prabowo agar bekerja sama dengan BP Haji untuk meningkatkan pelayanan haji dan umrah. Tentunya rencana bisnis internasional di sektor transportasi dari DAMRI ini kami dukung, " kata Irfan Yusuf. "Kami meminta agar dilakukan kajian dan telaah mendalam oleh pihak DAMRI khususnya terkait transportasi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi. Sebab efisiensi anggaran transportasi untuk jemaah haji dan umrah harus menjadi prioritas," sambungnya. Dalam pertemuan tersebut Direktur Utama DAMRI Setia N.Milatia mengatakan salah satu tujuan DAMRI terkait penyediaan transportasi di Arab Saudi adalah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas ibadah jemaah. "Sesuai arahan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, kehadiran DAMRI di Arab Saudi untuk menegaskan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Adapun segmentasi rute yang dilayani oleh DAMRI sesuai dengan pola perjalanan para jemaah Indonesia ketika melaksanakan ibaadah haji dan umrah," ujar Setia N.Milatia. ![damri-2.jpg](https://haji.go.id/v5/storage/strapi-cms-landing-page/cms/damri_2_d3d8f130c2.jpg) Ia menambahkan DAMRI akan membentuk anak perusahaan di Arab Saudi yang selanjutnya bersama BPKH Limited akan memulai proses kelayakan, perencanaan, dan negosiasi untuk membentuk Joint Venture (JV) dengan mitra lokal Saudi. "Terbentuknya struktur JV yang sah dan siap beroperasi, dengan dasar legal yang kuat untuk operasional transportasi Haji dan Umrah. Semoga pada tahun 2026 mendatang rencana ini akan kami wujudkan," tandas Setia N Milatia. "Kerjasama strategis dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam Penyelenggaraan Haji akan memungkinkan penyedia layanan transportasi untuk melayani Jemaah Haji Indonesia secara langsung. Begitu juga dengan hubungan erat Kementerian/Lembaga Indonesia dengan otoritas Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji diharapkan dapat memberikan akses kepada perusahaan transportasi kepada Jemaah Haji Indonesia," tutupnya. Fotografer: Azmi Mudhoffar Humas BP Haji
10 Februari 2025

BP Haji dan Komite Nasional Muslim Filipina Jajaki Kerja Sama Perhajian

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, didampingi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, menerima kunjungan delegasi Komite Nasional Muslim Filipina (National Commission on Muslim Filipinos) di Kantor BP Haji, Jakarta, Senin (10/2/2025). Pertemuan ini diinisiasi oleh Kedutaan Besar Filipina dan dipimpin oleh Charge d'Affaires Kedutaan Besar Filipina sekaligus Konsul Jenderal, Gonaranao B. Musor, bersama sejumlah pejabat dari berbagai biro di Komite Nasional Muslim Filipina. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kedua pihak berdiskusi dan menjajaki kerja sama dalam penyelenggaraan haji, termasuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarnegara. "Selain bersilaturahmi, kami ingin memperluas kerja sama dengan BP Haji dalam rekomendasi kebijakan serta penyelenggaraan haji tahunan," ujar Gonaranao B. Musor. Kepala BP Haji menyambut baik inisiatif ini, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia berpegang pada visi Tri Sukses Haji, yaitu Sukses Ritual dalam kelancaran ibadah, Sukses Ekonomi dengan memaksimalkan manfaat bagi jamaah dan masyarakat, serta Sukses Peradaban dalam mewujudkan nilai-nilai keadaban dalam haji. ![Foto dari Azmimudhoffar (1).jpg](https://haji.go.id/v5/storage/strapi-cms-landing-page/cms/Foto_dari_Azmimudhoffar_1_68e8bcd19e.jpg) Dengan populasi Muslim Indonesia yang mencapai 87,2% dari total penduduk pada 2024, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Setiap tahunnya, jumlah jamaah haji terus meningkat, sehingga diperlukan inovasi dan kerja sama strategis, termasuk dengan negara sahabat seperti Filipina, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. "Cita-cita terbesar umat Muslim adalah berhaji. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan haji dan meminta kami di BP Haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia," ujar Kepala BP Haji. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara Indonesia dan Filipina dalam bidang perhajian, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi umat Muslim di kedua negara serta meningkatkan standar pelayanan haji secara keseluruhan. Fotografer: Azmi Mudhoffar Humas BP Haji
10 Februari 2025