Jakarta (Kemenhaj) – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merupakan amanah besar dari Presiden RI yang harus dibuktikan manfaatnya bagi bangsa. Menurut Gus Irfan panggilan akrabnya keberadaan Kemenhaj tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menghadirkan kinerja nyata yang berorientasi pada target. “Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” tegas Menteri Haji dan Umrah dalam.acara Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025). Dalam arahannya, Menhaj Gus Irfan menyampaikan nilai-nilai utama pelayanan Kemenhaj yaitu Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah. Ia menekankan pentingnya integritas, dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun. “Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Menteri juga menyoroti isu kesehatan jemaah haji yang menjadi sorotan pada tahun 2025, khususnya terkait istithaah kesehatan. Ia menegaskan pentingnya sinergi dari pusat hingga daerah agar tidak ada lagi kecurangan dan pelanggaran. Lebih lanjut, Menteri menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga peradaban. “Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” jelasnya. Selain itu, pembangunan Kampung Haji tengah diproses sebagai salah satu upaya penguatan layanan dan pemberdayaan masyarakat. Menteri juga mengingatkan besarnya perputaran dana dalam penyelenggaraan haji yang mencapai hampir Rp20 triliun, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh amanah dan transparansi. Terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Menteri menekankan pentingnya fungsi pembinaan jemaah agar lebih optimal dan berlandaskan integritas. “KBIHU berperan dalam membimbing jemaah, namun di sisi lain harus memastikan pelayanan yang tulus, bersih, dan profesional,” katanya. Dengan niat baik dan ketulusan, Menhaj optimistis Kemenhaj akan mampu menjalankan amanah besar ini dengan menghadirkan penyelenggaraan haji yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermakna bagi bangsa dan negara. Humas

Padang (BP Haji)—Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan BP Haji terus mendorong pengesahan RUU Haji sehingga bisa melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026 M sesuai schedule dari pemerintah Arab Saudi, yaitu pada Agustus sudah mulai berkontrak. Hal ini disampaikan Irfan Yusuf saat memberikan Kuliah Umum di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumbar dengan mengusung tema Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi. Ia menambahkan Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan.  "BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan" kata Kepala BP Haji di Padang, Selasa (22/07/2025). Menurut Gus Irfan dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh Badan Penyelenggara Haji, pihaknya berkomitmen langkah ini sebagai wujud perhatian tinggi terhadap kualitas layanan jemaah haji Indonesia tahun 2026. BP Haji lanjut Gus Irfan berharap adanya peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. “Besar harapan kami ada peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang akan mulai diselenggarakan oleh BP Haji pada tahun 2026,” tandas Gus Irfan.  Gus Irfan menambahkan BP Haji pernah menjalin kerja sama dengan IPB dan membahas bagaimana sukses perekonomian bisa berdampak kepada masyarakat. “Hal tersebut bisa kita lakukan dengan UNP, Bagaimana mendorong UMKM terutama dari segi kuliner. Cita rasa rendang bisa masuk ke Saudi. Karena selama ini yang dirasakan jemaah lauk rendang tapi rasa kari,” tutup Gus Irfan. (Humas BPH)

Kota Tangerang (BPH) - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) bersama dengan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kemajuan pembangunan tahap kedua Asrama Haji Cipondoh di Kota Tangerang Provinsi Banten pada 16 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi antar lembaga untuk memastikan kesiapan sistem dukungan infrastruktur untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pertemuan ini, Sekretaris BP Haji, Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan bahwa perbaikan fungsi dan tata kelola asrama haji adalah bagian dari pekerjaan prioritas BP Haji, yang dibentuk khusus oleh Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga baru penyelenggara dan pengelola ibadah haji nasional. Asrama haji memiliki peran strategis sebagai titik layanan pertama bagi para jemaah haji. “Asrama haji bukan sekadar akomodasi, tetapi sebenarnya adalah titik layanan pertama bagi jemaah. Oleh karena itu, pengelolaan, kenyamanan, dan efektivitas layanan perlu ditingkatkan,” jelas Teguh. Dalam aspek kelembagaan, BP Haji juga telah memberikan ruang untuk transformasi pengelolaan asrama haji menjadi unit yang mengadopsi model BLU agar dapat meningkatkan kelincahan dalam melayani kebutuhan namun tetap berada dalam koridor tata kelola transparansi dan akuntabilitas. "Seluruh aspek baik kebijakan, sumber daya, maupun infrastuktur pendukung harus terpenuhi untuk kebijakan pelayanan yang adaptif,” tambahnya.  Teguh menekankan bahwa asrama haji juga memiliki posisi strategis dalam sistem pelayanan nasional. Sebagai langkah lebih lanjut, BP Haji berkomitmen menghadirkan Haji Terintegrasi Berbasis Data dan Layanan Digital serta terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik layanan di dalam negeri termasuk pemanfaatan teknologi informasi, standarisasi fasilitas, serta interaktif sistem pelaporan antar lembaga. Menyoroti hal tersebut terkait posisi strategis dalam sistem pelayanan nasional, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mengungkapkan bahwa salah satu tugas dan fungsi anggota dewan yang hadir dalam agenda ini adalah menjaga pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan skema SBSN tepat waktu, mutu, dan berguna. Abidin menambahkan, “Mudah-mudahan pembangunan ini cepat diselesaikan agar tidak menambah masa tunggu bagi jemaah haji dari wilayah Banten yang selama ini bergantung ke Pondok Gede.” Komisi VIII meminta terlibatnya seluruh pemangku kepentingan daerah dalam pengawasan terhadap kualitas pekerjaan untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan tersebut. Sementara itu, Amrullah selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten juga memaparkan jika pembangunan Asrama Haji Cipondoh sudah dimulai semenjak tahun 2021 dan dilakukan secara bertahap. Dua tahun yang lalu, tahap pertama dari proyek ini selesai. Proyek tersebut terdiri dari pembangunan jalan akses, gedung satu yang berkapasitas tiga lantai dengan 45 kamar, restoran serta musholla, gedung dua yang berlantai tujuh dengan 100 kamar, ballroom dan meeting room, serta gerbang utama dan pagar kawasan, aula gedung kantor, dan betonisasi kawasan. Saat ini memasuki tahap dua yang berfokus kepada penyelesaian gedung tiga dan gedung manasik. Kedua gedung ini dirancang sedemikian rupa dengan mengedepankan aspek fungsional. Gedung III direncanakan memiliki 8 lantai dan 118 kamar, serta dilengkapi dengan aula dan restoran. Sementara itu, gedung manasik juga direncanakan untuk menampilkan replika dari lokasi ibadah seperti ka’bah, sa’i, dan jumrah untuk memberikan edukasi kepada jemaah haji sebelum keberangkatan. “Sehubungan dengan kemajuan, kami melihat tren positif, dan insya allah optimis bahwa semua pekerjaan dalam fase kedua akan diselesaikan pada akhir Desember 2025,” kata Amrullah. Bahkan area Asrama Haji Cipondoh diharapkan menjadi pusat layanan yang tidak hanya terletak secara strategis, tetapi juga modern dan secara representatif memenuhi kebutuhan jemaah haji dari Provinsi Banten dan daerah sekitarnya. Dalam kunjungan tersebut hadir Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Dirjen PHU Kemenag RI Hilman Latief, Kepala Biro Umum dan Keuangan BP Haji Selamet, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tata laksana BP Haji Noer Alya Fitrah, Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain, Wakil Walikota Tangerang Maryono Hasan, Kepala PHU Kemenag Banten Ahmad Bahir Gozali, dan penanggung jawab Asrama Haji Banten Uesul Qurni. (Rd)

Jeddah – Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI), Dr. KH. Moch. Irfan Yusuf, menghadiri pertemuan penting dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Dr. Hassan Bin Yahya Al Manakrah, pada Selasa (10/6) di Jeddah. Pertemuan strategis ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan tindak lanjut krusial pasca-penutupan resmi musim Haji 1446 H, sekaligus momen penyerahan dokumen preliminary arrangements atau pengaturan awal bagi negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia. Dalam kesempatan ini, Dr. Hassan Bin Yahya Al Manakrah secara khusus menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus menekankan harapan besar agar BP Haji dapat mempersiapkan penyelenggaraan Haji 1447 H (2026 M) secara lebih dini dan komprehensif. "Dokumen preliminary arrangements ini bukan hanya soal teknis lokasi dan kontrak, tetapi juga memuat panduan penting terkait pengelolaan data jemaah dan sistem verifikasi kesehatan," ujar Dr. Hassan. "Kedua hal ini sangat menentukan keberhasilan operasional di lapangan. Kami sangat berharap Indonesia dapat memedomani secara ketat aspek validitas dan keakuratan data jemaah, serta kondisi kesehatan calon jemaah." Pesan ini jelas menjadi highlight dan panduan utama bagi BP Haji ke depan.  Menanggapi harapan dan apresiasi yang disampaikan tersebut, Kepala BP Haji, menegaskan kesiapan penuh lembaganya untuk segera melakukan langkah-langkah konkret. Ini termasuk pembaruan sistem data jemaah berbasis digital yang terintegrasi penuh, serta koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan RI dalam penyusunan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan berjenjang."Kami menyambut baik apresiasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ini," tutur KH. Irfan Yusuf dengan penuh semangat. "Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji. Kami memahami bahwa validitas data dan kesehatan jemaah kini menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan haji modern. BP Haji akan mengintegrasikan dua aspek ini sejak tahap awal pendaftaran, sebagai wujud komitmen terhadap kualitas layanan dan keselamatan jemaah," tegasnya, menunjukkan komitmen nyata. Pertemuan tersebut juga mempertegas bahwa penjadwalan dan pemenuhan layanan jemaah haji tahun depan akan mengacu pada jadwal dan standar yang telah ditentukan secara rinci dalam dokumen pengaturan awal dari pihak Arab Saudi. Gus Irfan yang hadir dalam pertemuan ini didampingi oleh pejabat selon 1 dan 2 BP Haji seperti Sekretaris Utama, Teguh Dwi Nugroho; Deputi Koordinasi Layanan Haji Dalam Negeri, Puji Raharjo; serta sejumlah tenaga ahli dan pejabat teknis. Bangsa Indonesia tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas komunikasi terbuka dan konstruktif dari Pemerintah Arab Saudi. "Atas nama Pemerintah Indonesia dan seluruh jemaah haji, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah menyelenggarakan ibadah haji tahun ini dengan baik dan lancar," ungkap KH. Irfan Yusuf, menutup pernyataannya. "Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan ini melalui tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan terukur di masa mendatang, demi mewujudkan pelayanan haji yang lebih baik lagi bagi jemaah Indonesia." Ungkapan ini menunjukkan tekad kuat BP Haji untuk senantiasa berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan haji di tahun-tahun mendatang.(Humas BP Haji/Rd).

Jakarta - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama resmi meluncurkan Command Center Haji, sebuah pusat kendali modern untuk memantau dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Peresmian ini dihadiri oleh Dirjen Penyelenggara Haji Hilman Latief dan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji (BPH) Teguh Dwi Nugroho, serta para pejabat terkait lainnya.   Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BPH RI, Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Ditjen PHU Kementerian Agama dalam menghadirkan Command Center Haji. Beliau menekankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses yang kompleks, melibatkan banyak instansi, mengelola jemaah dalam jumlah besar, dilaksanakan di dalam negeri dan Arab Saudi, serta memiliki batasan waktu yang ketat. "Karenanya, diperlukan fungsi kontrol yang ketat, terpadu, konsisten, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat," ujar Teguh.   Teguh menjelaskan bahwa Command Center ini akan berfungsi sebagai pusat kendali untuk koordinasi, pemantauan, mitigasi risiko, dan pengambilan keputusan. Dengan memantau dan menganalisis data yang masuk, kondisi penyelenggaraan haji dapat diketahui secara real-time dan komprehensif. Hal ini memungkinkan pencegahan timbulnya insiden yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan ibadah haji, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta respon yang efektif terhadap laporan dan aduan masyarakat.    Lebih lanjut, Teguh menyoroti bahwa Command Center ini menyajikan data dan informasi penting penyelenggaraan haji yang dapat diakses dan dianalisis oleh pimpinan strategis, para penyelenggara haji, dan publik. "Hal ini menunjukkan keterbukaan informasi kepada stakeholder perhajian dan sejalan dengan keinginan BPH Haji untuk mewujudkan proses penyelenggaraan haji yang efektif, aman, nyaman, dan transparan," tegasnya.  Di akhir sambutannya, Teguh menyampaikan ucapan selamat kepada Kementerian Agama atas hadirnya Command Center Haji. Beliau berharap agar inovasi-inovasi lain terus bermunculan demi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Menandai awal pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyapa langsung para jemaah haji di Hall Musdalifah pada Jumat (2/5) pukul 00.45 WIB. Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf berharap para jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan mendapat haji mabrur. Yang menarik dalam pelepasan pemberangkatan dini hari tadi adalah ketika Kepala BP Haji, Gus Irfan membimbing jama'ah membaca Talbiyah bersama mewarnai keharuan jama'ah menunaikan ibadah haji dan mendoakan haji yang mabrur. "Teriring doa dari kami di sini, semoga Bapak/Ibu tiba di tanah suci dengan selamat," ujar pria asal Jombang ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar melaporkan ada sejumlah total 1.140 jemaah dari tiga kloter yang telah masuk asrama haji. Ia juga menyebutkan Embarkasi Surabaya terdiri dari 97 kloter dengan masa operasional pemberangkatan dimulai pada 1 Mei hingga 31 Mei.

Ternate (BP Haji) - Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, KH. Mochamad Irfan Yusuf, menyerukan pentingnya penerapan konsep Tri Sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Aula Raudha, Asrama Haji Transit Ternate, Maluku Utara, pada Ahad (27/04/2025). Dalam arahannya kepada para calon jemaah haji (CJH) dan pejabat Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Gus Irfan, sapaan akrabnya, menekankan tiga aspek utama Tri Sukses, yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban-keadaban. Tri Sukses harus menjadi ruh dalam setiap layanan haji yang kita berikan, tegasnya. Gus Irfan menjelaskan, sukses ritual berfokus pada pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah dengan sah, sehat, dan sempurna. Sukses ekosistem ekonomi diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal, menciptakan dampak positif bagi perekonomian daerah. Adapun sukses peradaban-keadaban bertujuan membangun karakter jamaah yang santun, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memperkuat pelayanan haji melalui transformasi layanan. Yang mana, menurut Gus Irfan hal ini membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan beradab.

Makassar (BPH) --- Kementerian Agama resmi melantik 23 orang Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar Tahun 1446H/2025M di Aula Wisma Shafa, Asrama Haji Makassar, Jum'at (25/4/2025) yang dirangkaikan dengan kegiatan meal test atau uji coba menu katering bagi jemaah haji selama penerbangan. PPIH Embarkasi Makassar (UPG) dilantik oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI Akhmad Fauzin mewakili Dirjen Penyelenggaran Haji Dan Umrah Kemenag RI, disaksikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch. Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan. Dalam penilaian tes makanan (meal tes), Gus Irfan menyempatkan diri melihat langsung beragam menu makanan yang disiapkan oleh maskapai Garuda Indonesia selaku penyedia layanan. Menu yang ditampilkan mencakup makanan utama hingga camilan pendamping, yang nantinya akan dikonsumsi oleh ribuan jemaah haji dari Embarkasi Makassar. “Meal test ini sangat penting. Saya titip kepada pihak katering, terutama terkait menu untuk jemaah haji lansia. Mulai dari bubur, vitamin, mineral, hingga karbohidrat harus diperhatikan. Makanan harus mudah dicerna, memberi energi, dan tidak cepat basi karena jumlah jemaah yang dilayani sangat banyak,” kata Gus Irfan. Dia menekankan asupan makanan selama perjalanan haji berperan penting dalam menjaga kesehatan jemaah. Oleh karena itu, selain kualitas dan kandungan gizi, keamanan makanan juga menjadi perhatian utama. Gus Irfan juga memastikan makanan yang disiapkan telah tersertifikasi halal, dan cocok dengan selera mayoritas jemaah asal Indonesia. “InsyaAllah makanannya sesuai dengan selera orang Indonesia. Semuanya aman dan halal,” tegas dia Sebanyak 15.546 jemaah haji akan diberangkatkan dengan 41 kloter melalui Embarkasi Makassar yang berasal dari 8 Provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. *Humas BP Haji*

Gowa (BPH) – Sebanyak 599 calon jemaah haji (CJH) dari Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, mengikuti Bimbingan Manasik Haji Tahap Tahun 1446H/2025M yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gowa, di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa, Jum'at (25/04/2025). Kegiatan ini menjadi momentum bagi para calon tamu Allah untuk memantapkan persiapan diri, baik dari segi pemahaman tata cara ibadah maupun kesiapan spiritual dan sosial menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Manasik Haji Kabupaten Gowa di Hadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji, Moch. Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Harun Al Rasyid, Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Arfi Hatim, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Yafid, Bupati Kabupaten Gowa Husniah Talenrang. Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Moch. Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan menyampaikan visi strategis BP Haji melalui konsep Tri Sukses Penyelengaraan Haji dan Umrah. "Ketiga pilar tersebut meliputi sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi dan sukses peradaban dan keadadaban," sebutnya. Tri sukses haji yang pertama yaitu keberhasilan ritual, yang memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, khusyuk, dan penuh kedamaian. Yang kedua keberhasilan ekosistem ekonomi, yang mengoptimalkan potensi haji dan umrah dalam mendukung UMKM halal, industri logistik, layanan keuangan syariah, serta teknologi pelayanan. Yang ketiga, keberhasilan peradaban dan keadaban, dengan membentuk jamaah sebagai duta Islam yang menampilkan karakter bersih, tertib, toleran, dan moderat.