Jakarta (BP Haji)--Dukungan transformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia menjadi Kementerian Haji dan Umrah terus bergulir di tengah revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah oleh DPR RI.

Setelah Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) dan asosiasi travel haji dan umrah memberikan dukungan agar BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, dukungan penuh juga diberikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada lembaga baru yang dibentuk Presiden Prabowo ini.

Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan dukungan dari ormas, dan partai politik terkait tranformasi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah merupakan energi positif bagi Badan Penyelenggara Haji.

Gus Irfan panggilan akrabnya menegaskan pihaknya siap bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah pada tahun 2026.

“Insya Allah kami siap menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 2026. Transformasi ini tentunya akan meningkatkan peran kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Jemaah haji Indonesia sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Gus Irfan dalam acara Diskusi Publik Revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (19/02/2025)

Hadir mendampinggi Gus Irfan dalam diskusi publik, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjutak dan Tenaga Ahli BP Haji.

Gus Irfan menambahkan transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar perubahan nama melainkan memiliki dampak dan rentang tanggung jawab yang cukup luas

“Transfromasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan memiliki dampak yang cukup luas bagi kami dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah haji sesuai Amanah Prisiden Prabowo,” tandas Gus Irfan.

“Untuk tahun 2025 ini penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Ditjen PHU. Dalam Perperes 154 Tahun 2024, BP Haji dan Ditjen PHU akan bersinergi dalam menyukseskan haji 1446H/2025M. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, BP Haji akan menjadi otoritas tunggal,” tandas Gus Irfan.

Humas BP Haji