Jakarta, 19 April 2025 — Pembukaan Manasik Haji Nasional 1446 Hijriah yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (19/4), berlangsung khidmat. Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Agama dan BP Haji. Dalam sambutannya, Dahnil menyampaikan pesan penting kepada para jemaah untuk mempersiapkan diri secara optimal menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin demi menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, aman, dan nyaman. Selain itu, Dahnil juga menyoroti peran BP Haji dalam penyelenggaraan haji tahun ini sebagai bentuk dukungan dan pengawasan yang akan menjadi bekal untuk pelaksanaan haji di masa mendatang. "Tahun ini kami masih belajar banyak dari Kementerian Agama. Namun, mulai tahun 2026, penyelenggaraan haji akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP Haji," jelasnya. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas asistensi yang diberikan dalam pendirian BP Haji, baik dari pusat hingga ke daerah. Menurutnya, ini adalah fondasi penting menuju penyelenggaraan haji yang lebih baik dan profesional. "Harapan kami, penyelenggaraan haji oleh BP Haji ke depan harus lebih unggul, lebih amanah, dan lebih berpihak kepada kepentingan jemaah. Penyelenggaraan tahun ini adalah langkah awal, dan semoga menjadi standar terbaik bagi masa depan," tegasnya. Lebih jauh, Dahnil menyampaikan bahwa Presiden RI membentuk BP Haji bukan hanya untuk mengelola ibadah secara administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa haji tidak berhenti pada simbolisasi ritual belaka. Berdasarkan arahan tersebut, BP Haji merumuskan tiga pilar sukses penyelenggaraan haji: *Sukses Ritual* Haji yang sesuai syariat, efisien, aman, nyaman, dan bersih dari rente, korupsi, serta pungli. “Presiden menegaskan, jangan sampai ibadah haji dinodai oleh praktik manipulatif apa pun. Kami mendukung penuh sikap tegas Menteri Agama dalam menjaga integritas penyelenggara,” ujar Dahnil. *Sukses Ekosistem Ekonomi Haji* Haji harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan efek berganda (multiplier effect) yang nyata. "Presiden menyebut, saya dan Gus Irfan harus jadi simbol kebangkitan haji Indonesia, yang berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat," tambahnya. *Sukses Peradaban dan Keadaban* Ibadah haji harus melahirkan pribadi dan masyarakat yang lebih beradab, cinta tanah air, dan menjaga ukhuwah islamiyah, insaniyah, serta wathaniyah. "Kita berharap muncul para haji yang membawa semangat kebangsaan, sebagaimana yang pernah dilakukan para tokoh bangsa seperti HOS Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hasyim Asy’ari,” ujarnya. Dahnil mengakhiri sambutannya dengan mengajak para jemaah untuk menjaga dan merawat kemabruran haji. “Kemabruran yang utuh adalah kemabruran yang menghasilkan kesalehan pribadi, kesalehan sosial, dan kesalehan kebangsaan. Inilah wajah haji Indonesia ke depan,” pungkasnya. Sebagai catatan, Manasik Haji Nasional 1446 H ini berhasil mencatatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kegiatan manasik haji dengan jumlah peserta terbanyak secara hybrid, yakni diikuti oleh lebih dari 100.000 jemaah haji dari seluruh Indonesia yang terhubung secara daring dan luring serentak. *HUMAS BP HAJI*

Jakarta (BP Haji)---Wakil Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyampaikan apresiasi atas kebijakan terbaru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan sementara penerbitan visa kunjungan, termasuk visa umrah, bisnis, dan keluarga, bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 13 April 2025 hingga setelah puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya Pemerintah Arab Saudi dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan haji, meningkatkan aspek keamanan, serta memastikan kapasitas layanan tetap optimal dan sesuai regulasi. Penangguhan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa non haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan. Wakil Kepala BP Haji, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, mengapresiasi langkah strategis tersebut dan menilai kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola haji yang berkualitas sebagaimana menjadi komitmen BP Haji. “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat. Ini sejalan dengan masukan BP Haji yang kami sampaikan secara langsung dalam kunjungan diplomatik dengan menteri dan wakil menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada Desember tahun lalu,” ujar Dahnil. “Kami menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan Efisiensi operasional, Keamanan jemaah, dan Kenyamanan beribadah. Prinsip EMAN yang diusung BP Haji menjadi bagian dari arus pemikiran bersama demi pelayanan terbaik bagi seluruh tamu Allah dari berbagai penjuru dunia,” tambahnya. Di dalam negeri, Dahnil juga menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terkait kerjasama dalam Pengawasan terhadap jemaah haji ilegal yang menggunakan visa selain Visa haji Resmi. Penangguhan visa ini mencakup negara-negara seperti India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Indonesia, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya. Warga negara dari daftar tersebut yang telah mengantongi visa yang masih berlaku tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025, dan diminta untuk keluar dari wilayah Kerajaan paling lambat tanggal 29 April 2025. BP Haji mengimbau kepada seluruh calon jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah haji. *Humas BP Haji*

Jakarta (BP Haji)---Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan Nilai Manfaat telah terbit. Keppres Nomor 6 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo pada Rabu, 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU). Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut: - a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00 - b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00 - c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331. 751,00 - d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00 - e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00 - f. Embarkasi Jakarta sebesar (Pondok Gede dan bekasi) Rp58.875. 751,00 - g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00 - h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00 - i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00 - j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00 - k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00 - l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00 - m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875. 751,00 Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34; Besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup (living cost). Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menyambut baik terbitnya Keppres Nomor 6 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan Nilai Manfaat. "Alhamdulillah Keppres biaya haji 2025 sudah terbit. BP Haji mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025 dan terwujudnya kenyamanan bagi jemaah haji." kata Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (12/02/2025). Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia 1446H/2025M sebanyak 221.000 jemaah. Humas BP Haji

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf didampinggi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam audiensi ini Kepala BP Haji disambut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan jajaran di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/02/2025). Pertemuan Kepala BP Haji dengan Menteri PANRB ini membahas terkait penguatan kelembagaan di BP Haji. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati.  "Silaturahmi dan audiensi kami hari ini dalam rangka koordinasi dengan KemenPANRB terkait agenda penguatan kelembagaan di Badan Penyelenggara Haji," kata Irfan Yusuf dalam pertemuan dengan MenPANRB Rini Widyantini. Irfan Yusuf menegaskan bahwa BP Haji, sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto, akan berperan penuh sebagai regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Air. "Kami berkomitmen untuk memastikan BP Haji menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga penyelenggaraan haji lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan bagi jemaah," sambung Irfan Tampak hadir Kepala Biro Keuangan dan Umum BP Haji Slamet, Kepala Pusat Data dan Informasi BP Haji Hasan Afandi, Kepala Biro Hukum dan SDM BP Haji Tuti Rianingrum dan Tenaga Ahli BP Haji. Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya institusionalisasi BP Haji dalam mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025. Ia juga menyoroti konsep One Stop Service yang diusung BP Haji, sesuai arahan Presiden RI, agar seluruh layanan haji terintegrasi dalam satu sistem yang lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat. Menteri PANRB Rini Widyantini menyambut baik konsep tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan BP Haji. Ia juga menekankan bahwa sistem One Stop Service akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan haji dan memastikan bahwa seluruh proses berada di bawah satu koordinasi yang jelas. Selain itu, Menpan RB juga menyatakan dukungannya terhadap proses revisi Undang-Undang Haji guna memperkuat regulasi dan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara BP Haji dan Kemenpan RB, diharapkan penguatan kelembagaan BP Haji dapat terwujud dan Optimal, sehingga mampu memberikan pelayanan haji yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah. Fotografer : Romadanyl Humas BP Haji

Jakarta (BP Haji)--Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI mendukung rencana bisnis transportasi DAMRI untuk jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi Dukungan ini disampaikan Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf saat menerima audiensi Direktur Utama DAMRI Setia N.Milatia dan jajaran di Ruang Rapat BP Haji, Jalan MH Thamrin Jakarta, Senin (10/2/2025). "DAMRI merupakan satu dari 7 BUMN yang diinstruksikan Presiden Prabowo agar bekerja sama dengan BP Haji untuk meningkatkan pelayanan haji dan umrah. Tentunya rencana bisnis internasional di sektor transportasi dari DAMRI ini kami dukung, " kata Irfan Yusuf. "Kami meminta agar dilakukan kajian dan telaah mendalam oleh pihak DAMRI khususnya terkait transportasi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi. Sebab efisiensi anggaran transportasi untuk jemaah haji dan umrah harus menjadi prioritas," sambungnya. Dalam pertemuan tersebut Direktur Utama DAMRI Setia N.Milatia mengatakan salah satu tujuan DAMRI terkait penyediaan transportasi di Arab Saudi adalah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas ibadah jemaah. "Sesuai arahan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, kehadiran DAMRI di Arab Saudi untuk menegaskan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Adapun segmentasi rute yang dilayani oleh DAMRI sesuai dengan pola perjalanan para jemaah Indonesia ketika melaksanakan ibaadah haji dan umrah," ujar Setia N.Milatia.  Ia menambahkan DAMRI akan membentuk anak perusahaan di Arab Saudi yang selanjutnya bersama BPKH Limited akan memulai proses kelayakan, perencanaan, dan negosiasi untuk membentuk Joint Venture (JV) dengan mitra lokal Saudi. "Terbentuknya struktur JV yang sah dan siap beroperasi, dengan dasar legal yang kuat untuk operasional transportasi Haji dan Umrah. Semoga pada tahun 2026 mendatang rencana ini akan kami wujudkan," tandas Setia N Milatia. "Kerjasama strategis dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam Penyelenggaraan Haji akan memungkinkan penyedia layanan transportasi untuk melayani Jemaah Haji Indonesia secara langsung. Begitu juga dengan hubungan erat Kementerian/Lembaga Indonesia dengan otoritas Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji diharapkan dapat memberikan akses kepada perusahaan transportasi kepada Jemaah Haji Indonesia," tutupnya. Fotografer: Azmi Mudhoffar Humas BP Haji

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, didampingi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, menerima kunjungan delegasi Komite Nasional Muslim Filipina (National Commission on Muslim Filipinos) di Kantor BP Haji, Jakarta, Senin (10/2/2025). Pertemuan ini diinisiasi oleh Kedutaan Besar Filipina dan dipimpin oleh Charge d'Affaires Kedutaan Besar Filipina sekaligus Konsul Jenderal, Gonaranao B. Musor, bersama sejumlah pejabat dari berbagai biro di Komite Nasional Muslim Filipina. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kedua pihak berdiskusi dan menjajaki kerja sama dalam penyelenggaraan haji, termasuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarnegara. "Selain bersilaturahmi, kami ingin memperluas kerja sama dengan BP Haji dalam rekomendasi kebijakan serta penyelenggaraan haji tahunan," ujar Gonaranao B. Musor. Kepala BP Haji menyambut baik inisiatif ini, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia berpegang pada visi Tri Sukses Haji, yaitu Sukses Ritual dalam kelancaran ibadah, Sukses Ekonomi dengan memaksimalkan manfaat bagi jamaah dan masyarakat, serta Sukses Peradaban dalam mewujudkan nilai-nilai keadaban dalam haji.  Dengan populasi Muslim Indonesia yang mencapai 87,2% dari total penduduk pada 2024, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Setiap tahunnya, jumlah jamaah haji terus meningkat, sehingga diperlukan inovasi dan kerja sama strategis, termasuk dengan negara sahabat seperti Filipina, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. "Cita-cita terbesar umat Muslim adalah berhaji. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan haji dan meminta kami di BP Haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia," ujar Kepala BP Haji. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara Indonesia dan Filipina dalam bidang perhajian, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi umat Muslim di kedua negara serta meningkatkan standar pelayanan haji secara keseluruhan. Fotografer: Azmi Mudhoffar Humas BP Haji

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf melantik pejabat setingkat eselon I yakni Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji, Teguh Dwi Nugroho. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural di lingkungan Badan Penyelenggara Haji RI ini berlangsung di Ruang Sidang Lantai III Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin Jakarta. Selain melantik Sekretaris Utama, Kepala BP Haji juga melantik Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Puji Raharjo. "Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa bersama kita," kata Irfan Yusuf, Rabu (5/2/2025). Menurut Irfan Yusuf, pelantikan ini merupakan momentum penting bagi BP Haji untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. "Dibutuhkan kerja keras, sinergi, dan inovasi dari seluruh jajaran BP Haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah," ujar Irfan Yusuf.  Hadir saat pelantikan diantaranya, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Ali Ramdhani, Dirjen PHU Hilman serta perwakilan kementerian/lembaga lainnya. Dalam arahannya Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf meminta kepada kedua pejabat yang dilantik untuk dapat memperkuat visi misi BP Haji dalam mempersiapan penyelengaraan haji pada tahun 2026 mendatang.  "Kami berharap dengan bertambahnya personil di Badan Penyelenggara Haji ini semakin memperkuat kesiapan kami dalam penyelenggaraan haji 2026," kata Irfan Yusuf . "Kami berharap saudara-saudara yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi terbaiknya. Mari kita bekerja sama, bahu-membahu, untuk mewujudkan visi dan misi BPH, yaitu memberikan pelayanan haji yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh jamaah, " tutup Irfan Yusuf. Fotografer : Romadanyl

Jakarta (BP Haji) – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI membahas terkait pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2025, serta isu-isu aktual terkait penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rapat ini, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa BP Haji telah melakukan berbagai penyesuaian pada anggaran tahun 2025 sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Pemangkasan anggaran mencapai 66,22% atau Rp 86,9 miliar dari total pagu awal Rp 129 miliar. Meski terdapat beberapa pos anggaran yang dihapuskan, seperti layanan protokoler, kehumasan, serta manajemen dan kinerja SDM internal, BP Haji menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas secara optimal. Efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas layanan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji. "Kami memahami pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung kebijakan fiskal nasional sesuai Amanat Presiden Prabowo Subianto. BP Haji berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin Sebagai Badan Baru yang dibentuk Presiden, meskipun ada pengurangan anggaran. Kami akan memastikan seluruh program tetap berjalan dengan optimal," ujar Irfan, Selasa (4/2/2025). Dukungan BP Haji terhadap kebijakan efisiensi ini mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI, yang menilai bahwa BP Haji, sebagai lembaga baru yang dibentuk Presiden, telah menunjukkan kesiapan dalam menyesuaikan kebijakan anggaran tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. DPR juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025. Saat ini, BP Haji masih berperan sebagai pemberi dukungan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Pada tahun 2026, BP Haji akan berperan penuh sebagai penyelenggara haji, seiring dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas layanan.

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengatakan BP Haji akan menggandeng Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme dalam perhajian. Hal ini disampaikan Kepala BP Haji Mochamad Irfan saat menerima audiensi jajaran pengurus DPP Forum Komunikasi KBIHU di Kantor BP Haji, Gedung Kemenag RI Jalan MH Thamrin Jakarta. KBIHU merupakan lembaga sosial keagamaan yang bertugas membimbing jemaah haji dan umrah. "BP Haji mengusung tiga sukses haji yakni sukses ibadahnya, sukses ekonominya dan sukses peradaban serta nilai nasionaliasmenya," kata Gus Irfan panggilan akrabnya, Senin (20/01/2025). "Jadi, pulang berhaji nasionalisme jemaah semakin bertumbuh. Nah, kita ingin memasukan nilai-nilai kebangsaan dalam perhajian, salah satu pintu masuknya dengan bimbingan manasik yang dilakukan oleh KBIHU,"  sambung Gus Irfan. Gus Irfan menambahkan, BP Haji juga akan menampung semua aspirasi, informasi dan masukan terkait penanganan jemaah haji menuju kemabruran. Sementara itu Ketua Umum Forum Komunikasi KBIHU KH. Manarul Hidayat mengatakan pihaknya siap bermitra dengan BP Haji yang akan menjadi penyelenggara pada musim haji 1447H/2026M. "Tugas KBIHU mengawal perhajian jemaah sejak awal sampai pulang bahkan pasca perhajian. Kami membimbing manasik dan membimbing jemaah. KBIHU sebagai mitra Kementerian Agama, tentunya kami ingin juga diterima senagai mitra BP Haji," kata.. "Terima kasih atas waktu dan arahan Kepala BP Haji kepada kami. Kami berharap sinergi BP Haji dan KBIHU akan semakin erat kedepannya dalam mewujudkan layanan haji yang lebih baik," tutupnya. Fotografer : Romadanyl Humas BP Haji

Jakarta (BP Haji)--Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengapresiasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan jajaran dalam menyukseskan penyelenggaraan haji 2025. Apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih ini disampaikan Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf saat audiensi dan silaturahmi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan jajarannya. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta. "Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Bapak Menteri dan jajaran atas sinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji 2025. Insya Allah pada tahun 2026 mendatang penyelenggaraan ibadah haji akan dilaksanakan oleh BP Haji, kami mohon doa dan dukunganya, " kata Gus Irfan panggilan akrabnya, Senin (20/01/2025). "Sesuai dengan arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa kualitas haji tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas ini tentunya membutuhkan kerja sama antar kementerian dan lebaga, salah satunya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, "sambung cucu tokoh pendiri Nadhalatul Ulama KH Hasyim Asya'ri ini. Hadir mendampingi Kepala BP Haji, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak beserta staf ahli dan pejabat di lingkungan BP Haji. Dalam pertemuan yang penuh keakraban tersebut juga dibahas rencana kerja sama antara BP Haji dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya dalam pelayanan kepada jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447H/2026M. "Semoga pertemuan ini nantinya akan menjadi pijakan dalam sinergi dan kerja sama BP Haji dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang," harap Gus Irfan. Usai dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala BP Haji melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kementerian Hukum RI. Fotografer : Romadanyl Humas BP Haji